Retribusi Daerah

  • Dibaca: 1592 Pengunjung

RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG

 

PENDAHULUAN

Pendapatan di bidang retribusi di Kabupaten Klungkung menduduki posisi kedua setelah lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.Dari kontribusi tersebut, masih diperlukan upaya optimal sesuai potensi yang ada seperti yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa ; SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatan berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengitensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. Oleh karenanya, maka tidak ada alasan bagi SKPD yang diberi mandat melakukan pemungutan untuk tidak melakukan intensifikasi.

Namun oleh karena pemungutan retribusi sebelumnya terpusat pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, maka ketika dilakukan pelimpahan dan pada proses transisi ini beberapa SKPD ada yang belum menunjukan kesiapannya.

Menyikapi hal tersebut dan guna  menepis keraguan dan pemahaman yang sama, maka Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung melalui Bidang retribusi Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi, fasilitasi dan monitoring memandang perlu untuk memformulasikan beberapa ketentuan yang terkait dengan Retribusi Daerah di Kabupaten Klungkung , baik dalam Undang-undang Nomor   28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi , Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati Klungkung sebagai turunannya.

 

RETRIBUSI DAERAH

Pengertian dan Obyek Retribusi.

          Retribusi daerah atau retribusi  sebagai mana yang diatur dalam ketentuan peraturan daerah retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu maka sudah sangat jelas bahwa iuran yang dipungut dari masyarakat berupa retribusi tersebut, adalah atas penyediaan atau pemberian jasa atau perijinan tertentu oleh pemerintah kabupaten.

Dan guna lebih mendekatkan  dari pelayanan tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD )  yang memberi pelayanan tersebutlah yang diberi mandat untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi tersebut.

Tentu sangat berbeda dengan pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

 

          Sedangkan yang menjadi obyek retribusi, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 3 (tiga) yaitu :

 

1.      Retribusi Jasa Umum.

          Adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Adapun jenisnya ada 14, yaitu :

a.       Retribusi Pelayanan kesehatan.

b.      Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

c.       Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/Akta Capil.

d.      Retribusi Pemakaman/Pemngabuan Mayat.

e.       Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

f.       Retribusi pelayanan Pasar.

g.      Pengujian Kendaraan Bermotor.

h.      Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebvakaran.

i.        Retribusi Penggantian Cetak Peta.

j.        Retribusi penyediaan/Penyedotan kakus.

k.      Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.

l.        Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

m.    Retribusi Pelayanan Pendidikan.

n.      Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

2.      Retribusi Jasa Usaha.

          Yaitu pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial.

Dari obyek ini ada 11 jenis, yaitu :

a.       Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b.      Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.

c.       Retribusi Tempat Pelelangan.

d.      Retribusi Terminal.

e.       Retribusi Tempat Khusus Parkir.

f.       Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

g.      Retribusi Rumah Potong Hewan.

h.      Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

i.        Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga.

j.        Retribusi penyebrangan di Air.

k.      Retribusi Penjualan produk Usaha Daerah.

 

3.      Retribusi Perijinan Tertentu.

          Adalah pelayanan perijinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penguasaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian lingkungan.

Adapun jenisnya, ada 5 yaitu ;

a.       Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

b.      Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkjohol.

c.       Retribusi Ijin Gangguan.

d.      Rertribusi Ijin Trayek.

e.       Retribusi Ijin Usaha Perikanan.

 

Dasar Hukum.

            Dari 3 obyek retribusi tersebut, terdiri dari 30 jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah.

Namun dari 30 jenis tersebut tidak semuanya harus dilakukan pemungutan, karena menurut ketentuan pasal 110 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan ; Jenis retribusi dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional/daerah.

 

Dengan demikian masih ada celah bagi pemerintah daerah untuk tidak dilakukan pemungutan dari jenis obyek tersebut apabila potensinya sangat kecil, karena akan menjadi kontra produktif bila hal tersebut dipaksakan untuk dibuatkan Perda. Padahal potensinya kecil atau tidak ada sama sekali, atau atas kebijakan nasional seperti retribusi penggantian pembuatan KTP Atau akta Capil.

 

            Untuk dapat dilakukan pemungutan maka obyek dan jenis retribusi tersebut harus dibuatkan dasar hukum pungutan berupa Peraturan Daerah dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

Seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat (1), pasal 149 ayat (3) dan pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Beberapa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah tentang retribusi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Klungkung hingga saat ini sudah 25 buah Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaannya, yang terdiri dari 10 buah merupakan Peraturan Daerah dari obyek Retribusi Jasa Umum, 10 buah merupakan Peraturan Daerah dari obyek Retribusi jasa umum dan 5 buah retribusi perijinan tertentu.

 

            Dari 25 jenis tersebut, 1 buah sudah dicabut yaitu Peraturan Daerah Penggantian Biaya Cetak KTP/Akta Capil.

 

 

Adapun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut sebagai berikut :

 

No

No. Perda

Nama Perda

No. Perbup

(Sbg. Atrn. Pelak)

Obyek

1

12/2012

Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

4/2013

Ret. Jasa Umum

2

13/2012

Retribusi Tempat Khusus Parkir

5/2013

Ret. Jasa Usaha

3

14/2012

Retribusi Pelayanan kesehatan

7/2013

Ret. Jasa Umum

4

15/2012

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

9/2013

Ret. Jasa Umum

5

6/2012

Retribusi Pengganti Cetak KTP/Akte Capil

11/2013

Cabut Perda 9/2014

6

17/2012

Retribusi Pelayanan Pasar

6/2013

Ret. Jasa Umum

7

18/2012

Pengujian Kendaraan Bermotor

8/2013

Ret. Jasa Umum

8

19/2012

Penyediaan/Penyedot Kakus

10/2013

Ret. Jasa Umum

9

20/2012

Pengelolaan Limbah Cair

12/2013

Ret. Jasa Umum

10

21/2012

Pelayanan Tea/Tera Ulang

Belum Jalan

Ret. Jasa Umum

11

22/2012

Pengendalian Menara Telekomunikasi

25/2013

Ret. Jasa Umum

12

2/2013

Tempat Penginapan/Pesanggraha/Vila

29/2013

Ret. Jasa Usaha

13

3/2013

Tempat Rekreasi dan Olah raga

30/2013

Ret. Jasa Usaha

14

4/2013

Ijin Tempat Penjualan Minuman Berakohol

31/2013

Ret. Jasa Usaha

15

5/2013

Penyebrangan di Air

35/2013

Ret. Jasa Usaha

16

6/2013

Ijin Trayek

36/2013

Perijinan Tertentu

17

7/2013

Terminal

37/2013

Perijinan Tertentu

18

8/2013

Rumah Potong Hewan

38/2013

Ret. Jasa Usaha

19

9/2013

Tempat Pelelangan

39/2013

Ret. Jasa Usaha

20

10/2013

Ijin Usaha Perikanan

40/2013

Perijinan Tertentu

21

11/2013

Pasar Grosir/Pertokoan

41/2013

Ret. Jasa Usaha

22

14/2013

I M B

49/2013

Perijinan Tertentu

23

12/2013

Ijin Gangguan

42/2013

Perijinan Tertentu

24

13/2013

Pemakaian Kekayaan Daerah

43/2013

4/2013

Ret. Jasa Usaha

25

15/2013

Ret. Pelayanan Kepelabuhan

46/2013

Ret. Jasa Usaha

 

 

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerahyang sudah masuk Prolegda Tahun 2015, 2 (dua) buah yaitu Ranperda tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dan Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing.

 

Kewajiban dan Hak.

            Peraturan Daerah tentang retribusi sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur beberapa hal antara lain ; Ketentuan Umum, Nama Obyek dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Struktur dan besarnya tarif,  Wilayah pemungutan, Penentuan pembayaran, Tempat pembayaran, Angsuran dan penundaan pembayaran, Sanksi Administrasi, Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, Pemberian keringanan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan atau sanksinya, Ketentuan penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Dari yang diatur tersebut, akan disampaikan beberapa hal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta sanksi, mengingat ketiga hal tersebutsatu dengan yang lainnya ada korelasi. Karena hak adalah penghargaan prestasi dari suatu kewajiban.

·         Kewajiban

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh SKPD maupu wajib retribusi adalah :

-          Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

  1. Menetapkan SKRD terhutang sesuai potensi.
  2. Menerbitkan SKRD (sesuai potensi yang ditetapkan)
  3. Menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi

 

-          Wajib Retribusi

  1. Berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi wajib membayar retribusi secara tunai atau lunas.
  2. Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setelah mendapatkan pelayanan.

 

·         Hak.

Sebagai mana telah disampaikan diatas bahwa Hak adalah penghargaan dari suatu kewajiban. Untuk itu apabila kewajiban telah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka hak akan diperoleh.

Adapun Hak tersebut antara lain :

-          Hak untuk SKPD,

SKPD yang memberikan pelayanan kepada wajib dan diberikan mandat untuk melakukan pemungutan retribusi, mendapaykan insentif secara periodik apabila memenuhi target yang ditetapkan, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pendukungnya.

 

-          Hak untuk Wajib Retribusi

  1. Memperoleh Pelayanan sesuai jenis dari obyek retribusi yang diinginkan.
  2. Memperoleh Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan pokok dan/atau sanksinya bila memenuhi ketentuan yang berlaku.

 

·         Sanksi

Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

-          Sanksi Administratif,

Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada wakunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % / bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Tata Cara Penagihan ;

  1. Penagihan Retribusi terhutang didahului surat teguran.
  2. Surat teguran dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo.
  3. Dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi terhutang.

-          Sanksi Pidana,

Wajib retribusi yang lalai melakukan kewajibannya juga akan diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah )

 

·        Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan / atau Sanksi.

Seperti yang telah disampaikan diatas selain Kewajiban, Hak serta sanksi, juga yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu yang dimungkinkan diperoleh oleh wajib retribusi yaitu Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan / atau sanksinya.

Adapun mekanismanya adalah sebagai berikut :

  1. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasannya yang jelas.
  2. Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
  3. Pemberian keringanan, dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud, diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
  4. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud, diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.

 

·        Tata Cara penyampaian Permohonan Keringanan, pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

  • Wajib retribusi yang telah menerima Surat Teguran atas ditertibkannya STRD, dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati, dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.

 

Mekanismenya sebagai berikut ;

  1. Kepala seksi penagihan/pejabat setingkat dimasing-masing bidang obyek, melakukan kajian dan telaahan terhadap permohonan wajib tersebut;
  2. Kepala Bidang atau pejabat setingkat, melakukan penelitian terhadap dokumen serta mempertimpangkan kajian maupun telaan tersebut;
  3. Kepala Dinas/Kantor/Bagian mengajukan permohonan tersebut kepada Bupati untuk mendapat keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
  4. Apabila disetujui maka akan dibuatkan Keputusan Bupati tentang persetujuan ;
  5. Apabila ditolak akan dibuatkan Keputusan Bupati tentang penolakan.

 

sumber | bidang retribusi

  • Dibaca: 1592 Pengunjung