Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

  • Dibaca: 1342 Pengunjung

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pasal 25 ayat (1) menyatakan “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan ayat (2) menyatakan “Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya” serta ayat (3) menyatakan “Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode tahun 2013– 2018, yaitu ”Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.Visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi yaitu:

  1. Penguatan dan peningkatan eksistensi budaya Bali;
  2. Meningkatkan kwalitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung;
  3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  4. Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan;
  5. Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  6. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip “good coorporate governance”;
  7. Pengembangan jasa layanan yang baik kepada masyarakat;
  8. Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang;
  9. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan yang berkelanjutan;
  10. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat;
  11. Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Setiap tahun Renstra-SKPD dijabarkan dalan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung. RPJMD Kabupaten Klungkung disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Klungkung yang memuatvisi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam tahun 2009 -2025 yang rumusannya sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan  dalam wilayah Klungkung yang BALI (Bersih, Aman, Lestari dan Indah) berlandaskan Tri Hita Karana”. Visi RPJPD dan visi RPJMDharus dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan salah satu SKPD,sebagaimana tertuang pada  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai amanat pasal  49 yang menyatakan “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset  berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”, serta  pasal 50 yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset   ;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan
  4. pembinaan terhadap UPT.

 

Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klungkung.

 

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018  berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah;
  7. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2014-2018;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana  diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomoor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

 

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2014-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD yang merupakan "guiden line" dalam membuat prioritas kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Klungkung selama lima tahun.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2014-2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

[ Selengkapnya bisa di download pada link dibawah ]

  • Dibaca: 1342 Pengunjung