Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan tanggal 14 September 2015. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung pada tanggal 13 Agustus 2015 itu kini resmi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Untuk pertama kalinya, belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung menembus angka triliun setelah pada Perubahan APBD kali ini mencapai Rp. 1.016.974.842.882,51 dengan pendapatan sebesar Rp. 878.772.616.069,58 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 138.202.226.812,93. Akan tetapi, defisit tersebut ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014. Pada anggaran perubahan kali ini, SiLPA tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 141.802.226.812,93.
Pendapatan Daerah didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp.558.609.016.585,00 atau 63,57% sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp.99.817.089.639,21 atau 11,36% dari seluruh pendapatan. Dari sisi belanja, Belanja Pegawai mendominasi dengan persentase sebesar 51,02% atau Rp.518.859.876.612,53.
- Selengkapnya Perda Perubahan APBD Kabupaten Klungkung
| Peraturan | File |
|---|---|
| Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 |  |
| Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD | |
| Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi | |
| Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan | |
| Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan | |
| Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara | |
| Lampiran VI-VIII | |
sumber-bidang anggaran