Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Klungkung
31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya? PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. dan diatur pula dalam Perda Kab. Klungkung No 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan … Baca Selengkapnya
Bulan Februari sudah menginjak hari ketujuh. Pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah seharusnya telah selesai dengan pembuatan bukti pemotongan PPh 21bagi pegawai tetap (1721-A1 atau 1721-A2), sebagaimana diamanatkan oleh PER-31/PJ/2012 pasal 23 ayat (1), dan semakin mendekati akhir bulan Maret, Wajib Pajak Orang Pribadi disibukkan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Baik dalam rangka pengisian formulir 1721-A1 dan 1721-A2, maupun dalam rangka … Baca Selengkapnya
Catatan Ekstens – Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan 3 juta per bulan tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Batasan PTKP tersebut berlaku mulai tahun pajak 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya … Baca Selengkapnya
Hari ini (16/11), Bupati Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah beberapa hari sebelumnya, Kamis (5/11) dan Jumat (6/11) legislatif dan eksekutif melakukan pembahasan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas … Baca Selengkapnya
Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan belanja gaji dan tunjangan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 agar mempergunakan alat bantu berupa Daftar Gaji bulan Oktober 2015 yang dikeluarkan melalui sistem aplikasi gaji Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Lembar dalam daftar gaji tersebut yang bisa … Baca Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan tanggal 14 September 2015. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung pada tanggal 13 Agustus 2015 itu kini resmi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan … Baca Selengkapnya
PENGERTIAN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Klungkung. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara … Baca Selengkapnya
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah, Pemkab Klungkung melaui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung (DPPKA) menggelar kegiatan Pola Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Senin (11/5) pagi. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan … Baca Selengkapnya
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta resmi melaunching Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klungkung, Senin (27/1). Launching ini setelah dilakukannya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola beberapa pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Launching PBB-P2 menjadi pajak daerah ini … Baca Selengkapnya