Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dan Restoran, namun selama ini kesadaran wajib pajak hotel dan restoran dikawasan wisata baik di Klungkung daratan maupun Nusa Penida masih rendah. Hal ini menyebabkan adanya Piutang Pajak Hotel dan Restoran yang cukup besar hingga tanggal 31 Desember 2017. Ada beberapa penyebab pajak … Baca Selengkapnya
Kegiatan pendataan reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak reklame. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan petugas dari Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah, dengan menyusuri sejumlah jalan protokol di Kabupaten Klungkung dengan mencatat reklame yang terpasang dan … Baca Selengkapnya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Hotel dan Restoran. Saat ini jumlah hotel dan restoran terus berkembang khususnya di kecamatan Nusa Penida, sampai saat ini terdapat 136 Hotel dan 138 Restoran yang sudah terdaftar dikabupaten klungkung dan telah melakukan pelaporan pajak. Dari data tersebut di … Baca Selengkapnya
Untuk menjaga Validitas data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan Validasi Piutang dengan melibatkan Petugas Pungut dan para pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan mengingat pengelolaan PBB P2 merupakan rangkaian panjang yang mana PBB-P2 dulunya dikelola oleh Pemerintah Pusat dan dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah … Baca Selengkapnya
31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya? PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. dan diatur pula dalam Perda Kab. Klungkung No 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan … Baca Selengkapnya
Hari ini (16/11), Bupati Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah beberapa hari sebelumnya, Kamis (5/11) dan Jumat (6/11) legislatif dan eksekutif melakukan pembahasan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas … Baca Selengkapnya
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan tanggal 14 September 2015. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung pada tanggal 13 Agustus 2015 itu kini resmi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan … Baca Selengkapnya
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah, Pemkab Klungkung melaui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung (DPPKA) menggelar kegiatan Pola Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Senin (11/5) pagi. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan … Baca Selengkapnya
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta resmi melaunching Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klungkung, Senin (27/1). Launching ini setelah dilakukannya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola beberapa pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Launching PBB-P2 menjadi pajak daerah ini … Baca Selengkapnya