Berita

31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya? PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. dan diatur pula dalam Perda Kab. Klungkung No 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan … Baca Selengkapnya

Hari ini (16/11), Bupati Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah beberapa hari sebelumnya, Kamis (5/11) dan Jumat (6/11)  legislatif dan eksekutif melakukan pembahasan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas … Baca Selengkapnya

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan tanggal 14 September 2015. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung pada tanggal 13 Agustus 2015 itu kini resmi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan … Baca Selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah, Pemkab Klungkung melaui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung (DPPKA) menggelar kegiatan Pola Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB­-P2) di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Senin (11/5) pagi. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan … Baca Selengkapnya

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta resmi melaunching Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-­P2) di Kabupaten Klungkung, Senin (27/1). Launching ini setelah dilakukannya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola beberapa pajak yang tertuang dalam Undang-­undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Launching PBB-­P2 menjadi pajak daerah ini … Baca Selengkapnya