Pemkab Klungkung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) akan melakukan lelang puluhan barang milik daerah dalam hal ini kendaraan bermotor dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), lelang akan dilakukan di halaman belakang kantor Bupati Klungkung pada …
Read MoreLelang Puluhan Kendaraan Milik Daerah, BPKPD bekerja sama dengan KPKNL
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan …
Read MoreSosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Aplikasi E-SPTPD adalah aplikasi pencatatan dan pelaporan pajak berbasis web yang dibangun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah guna memberikan kemudahan dan kelancaran akses pelaporan serta penyetoran Pajak Daerah. Termasuk didalamnya adalah Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Parkir. …
Read MoreKegiatan Sosialiasi Pajak Online dan Pengawasan Penjualan secara Elektronik
Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dan Restoran, namun selama ini kesadaran wajib pajak hotel dan restoran dikawasan wisata baik di Klungkung daratan maupun Nusa Penida masih rendah. Hal ini menyebabkan adanya Piutang Pajak …
Read MoreRendah, Kesadaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Klungkung
Kegiatan pendataan reklame yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak reklame. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan petugas dari Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengolahan Data Pendapatan …
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Hotel dan Restoran. Saat ini jumlah hotel dan restoran terus berkembang khususnya di kecamatan Nusa Penida, sampai saat ini terdapat 136 Hotel dan 138 …
Untuk menjaga Validitas data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan Validasi Piutang dengan melibatkan Petugas Pungut dan para pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan mengingat pengelolaan PBB P2 merupakan rangkaian …
31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya? PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. …
Read More31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya?
Bulan Februari sudah menginjak hari ketujuh. Pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah seharusnya telah selesai dengan pembuatan bukti pemotongan PPh 21bagi pegawai tetap (1721-A1 atau 1721-A2), sebagaimana diamanatkan oleh PER-31/PJ/2012 pasal 23 ayat (1), dan semakin mendekati akhir bulan Maret, Wajib Pajak Orang Pribadi disibukkan dengan pelaporan SPT …
Catatan Ekstens – Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan 3 juta per bulan tidak dikenakan Pajak …
Read MoreIni PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015