Untuk menjaga Validitas data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan Validasi Piutang dengan melibatkan Petugas Pungut dan para pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan mengingat pengelolaan PBB P2 merupakan rangkaian …
31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya? PBB ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. …
Read More31 Oktober 2017 Jatuh Tempo Bayar PBB-P2, Sudah Tahu Caranya?
Bulan Februari sudah menginjak hari ketujuh. Pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah seharusnya telah selesai dengan pembuatan bukti pemotongan PPh 21bagi pegawai tetap (1721-A1 atau 1721-A2), sebagaimana diamanatkan oleh PER-31/PJ/2012 pasal 23 ayat (1), dan semakin mendekati akhir bulan Maret, Wajib Pajak Orang Pribadi disibukkan dengan pelaporan SPT …
Catatan Ekstens – Pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta setahun. Artinya bagi Wajib Pajak yang berstatus Tidak Kawin dan tidak ada tanggungan (TK/0) dengan penghasilan 3 juta per bulan tidak dikenakan Pajak …
Read MoreIni PTKP terbaru tahun 2015 sesuai PMK 122/PMK.010/2015
Hari ini (16/11), Bupati Klungkung menyampaikan Pidato Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. Setelah beberapa hari sebelumnya, Kamis (5/11) …
Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan belanja gaji dan tunjangan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 agar mempergunakan alat bantu berupa Daftar Gaji bulan Oktober 2015 yang dikeluarkan melalui sistem aplikasi gaji …
Read MorePetunjuk Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan tanggal 14 September 2015. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh Dewan Perweakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung pada tanggal 13 Agustus …
Read MorePenetapan Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015
PENGERTIAN Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,dikuasai,dan/atau dimamfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan …
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah, Pemkab Klungkung melaui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung (DPPKA) menggelar kegiatan Pola Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) …
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta resmi melaunching Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Klungkung, Senin (27/1). Launching ini setelah dilakukannya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola beberapa pajak yang tertuang dalam Undang-undang Nomor …