Syarat-Syarat Pelayanan – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jenis Pelayanan	Persyaratan
Pendaftaran Objek Baru	Mengajukan permohonan pendaftaran objek dan subjek PBB ( Formulir tersedia dibagian bawah halaman ini ) Mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir SPOP dan LSPOP Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) FC bukti surat tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Surat Kavling, Surat Tanah Garapan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Surat Keterangan Lurah/Perbekelatauyang lainnya) FC bukti surat bangunan (IMB, IPB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya) FC NPWP / NPWPD bila WP memiliki Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan. Hasil Ukur dari ATR-BPN (PBT)
Mutasi Objek/Subjek Pajak (Mutasi Sebagian atau Pemecahan)	Mengajukan permohonan Mutasi Objek atau Subjek PBB Mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir SPOP dan LSPOP Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) Asli/FC SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC bukti surat tanah atau bangunan (Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya) FC SSPD BPHTB FC NPWP / NPWPD bila WP memiliki Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan.
Pembetulan SPPT/SKPD/STPD	Mengajukan permohonan Pembetulan Objek atau Subjek PBB· Mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir SPOP dan LSPOP Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) Asli/FC SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC bukti surat tanah atau bangunan (Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya) FC SSPD BPHTB FC NPWP / NPWPD bila WP memiliki Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan
Pembatalan SPPT/SKPD/STPD	Mengajukan permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD Melampirkan bukti pendukung lain berupa : Asli SPPT Tahun bersangkutan Surat pengantar dari Lurah/Perbekel untuk pengajuan secara kolektif Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan.
Salinan SPPT/SKPD/STPD	Mengajukan permohonan Salinan SPPT/SKPD/STPD Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) FC SPPT/SKPD Tahun terakhir Fc Bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC bukti surat tanah atau bangunan (Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya) Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan.
Pengurangan atas Besarnya Pajak Terutang	Mengajukan permohonan Pengurangan PBB Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) Asli SPPT tahun bersangkutan Bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC Kartu Anggota Veteran/SK Pengakuan (Veteran/Jandanya), FC SK Pensiun.
Pengurangan Denda Administrasi PBB	Mengajukan permohonan Pengurangan PBB Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) Asli SKPD/STPD tahun terakhir Bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC SK Pensiun/SPT PPh/Bukti penghasilan lainnya.
Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Keterangan NJOP Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) FC SPPT/SSPD Tahun sebelumnya FC Bukti pembayaran PBB tahun terakhir Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan.
Keberatan atas SPPT/SKPD	Mengajukan permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD Melampirkan bukti pendukung lain berupa : FC identitas Wajib Pajak (KTP, KK, SIM atau yang lainnya) Asli/FC SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir FC bukti surat tanah atau bangunan (Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, IMB, Surat Keterangan Lurah/Perbekel atau yang lainnya) FC NPWP / NPWPD bila WP memiliki Surat Kuasa dengan materai secukupnya dan FC KTP yang diberi kuasa apabila dikuasakan.